Lindungi TKI, Umumkan Darurat Trafficking

MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini pemerintah perlu segera mengumumkan penetapan status darurat trafficking yang terjadi dalam migrasi tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia.

Hal ini diungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait Polisi Malaysia membebaskan 105 pekerja migran yang disekap selama berbulan-bulan di sebuah gedung dan dipaksa bekerja dari rumah ke rumah. Sebanyak 95 diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia.

“Darurat trafficking ini perlus segera di sosialisasikan ke seluruh TKI sehingga aspek perlindungannya lebih terjamin. Kita pun meminta agar Polri lebih agresif lagi untuk menangkap pelaku-pelaku pengiriman tki illegal yang mengarah pada aksi trafficking," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans di Jakarta pada Rabu (5/12).

Muhaimin mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para calon TKI agar untuk jangan bekerja di luar negeri jika tidak sesuai dengan prosedur resmi yang ada. Namun sosialiasi yang lebih massif harus dilakukan secara lebih gencar.dengan kerjasama dan koordinasi semua pihak terkait.

“Jangan percaya pada rayuan bahwa berangkat secara illegal itu murah. Apapun alasannya itu merupakan penipuan yang nantinya ujung-ujung lebih mahal karena ada biaya transports tak resmi dan banyak pungli-pungli liar,”kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan pemerintah terus berusaha memperkecil biaya-biaya penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, mulai dari biaya persiapan, pelatihan, transport, dan lain-lain.

Selain itu, Muhaimin pun meminta pemerintah Malaysia agar dapat meningkatkan komitmennya dalam meningkatkan aspek perlindungan TKI dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam mempekerjakan TKI.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan segera melakukan melakukan pertemuan dan rapat secara bilateral untuk membicarakan semua permasalahan ini. “Pertemuan ini akan dilaksanakan akhir bulan Desember nanti, “kata Muhaimin.

Sementara itu, menganggapi terjadinya demo buruh terkait pelaksanaan outsourcing ke kedutaan Jepang dan Korea, Muhaimin meminta agar pihak buruh jangan sampai kebablasan dalam berunjuk rasa.

"Para buruh yang berdemo jangan sampai kebablasan, nanti malah citra kita jadi buruk. Untuk pengawasan outsourcing kan sudah ada komite pengawas tenaga kerja," kata Muhaimin.

Sumber