• Breaking News

    Wednesday, February 5, 2014

    STKIP Sibolga Tak Berizin, Mahasiswa Tuntut Ganti Rugi Rp1 M

    Tobapos -- Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sibolga bersama beberapa perwakilan orangtua melakukan aksi damai ke gedung DPRD Sibolga, Senin (3/2). Kedatangan mereka untuk menuntut status kemahasiswaan yang hingga sekarang belum jelas.

    Mereka juga menuntut ganti rugi sebesar Rp1 miliar terhadap Yayasan Santa Maria, selaku penanggungjawab perguruan tinggi tersebut. Aksi dimulai sekitar pukul 09.45 WIB, bergerak dari gedung nasional Sibolga menuju kantor DPRD dengan kawalan dari kepolisian.

    Kedatangan mahasiswa ke kantor DPRD Sibolga untuk meminta DPRD memediasi tuntutan mahasiswa terhadap yayasan Santa Maria. Karena mahasiswa menuntut ganti rugi sebesar Rp1 miliar per orang, sebagai pengganti kerugian selama 4 tahun sekolah di perguruan tinggi tersebut, yang diketahui belakang tidak memiliki legalitas.

    Sekitar pukul 10.00 WIB, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima berdialog oleh anggota DPRD. Hadir sebagai pimpinan sidang, Tony Lumban Tobing didampingi anggota dewan lainnya; Mucktar Nababan, Ikhwan Simatupang, Jamil Z Tumori, Jansul Pasaribu, Kusnan Effendi Situmorang, dan Andre Malau.

    Lukas Pasaribu, salah satu kooordinator aksi mengungkapkan kepada anggota Dewan, mereka tak ingin lagi berada di bawah payung Yayasan Santa Maria. Karena, sampai saat ini semua janji yang telah disampaikan pihak yayasan kepada mereka belum pernah terealisasi. Mereka meminta agar yayasan mengembalikan kerugian mereka.

    “Setelah 4 tahun kuliah, kami baru tahu kalau izin kampus itu belum ada. Kami minta agar DPRD mendamping kami ke Wali Kota untuk memediasi hal ini. Kami curiga Disdik memalsukan SK itu,” kata Lukas, Senin (3/2).

    Sementara salah seorang perwakilan orangtua mahasiswa mengaku prihatin dengan nasib anaknya dan mahasiswa lainnya. Katanya, bukan masalah nilai uang yang sudah habis, melainkan, waktu yang sudah terbuang.

    “Kami sebagai orangtua, sangat prihatin dengan nasib yang dialami anak-anak. Bukan hanya materi yang sudah dirugikan, namun waktu selama 4 tahun yang sudah terbuang sia-sia. Umur sudah bertambah, ujung-ujungnya tidak ada status yang disandang selama kuliah 4 tahun,” pungkasnya.

    Menanggapi itu, Toni Lumban Tobing, Wakil Ketua DPRD Sibolga mengaku, sebelumnya sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak Yayasan Santa Maria. Pihak yayasan setuju merelokasi mahasiswa ke Unimed, dengan menandatangani Memoradum of Understanding (MoU).

    “DPRD sudah membuat pertemuan serius dengan pihak yayasan Santa Maria sebelumnya tentang tuntutan mahasiswa untuk direlokasi ke universitas lain. Saat itu yayasan menyetujui dengan menandatangani MoU dan realisasinya sampai hari ini belum pernah disampaikan kepada kami.

    Terakhir kami dengar informasi, hanya sekitar 200 mahasiswa X Santa Maria yang sudah mengikuti PSKGJ (Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan) di Unimed. Jadi, yang menjadi persoalan adalah sisanya, mahasiswa X yang belum jelas,” ujar Tony sembari menawarkan solusi bagi mahasiswa.

    Menimpali, Obiye Simbolon yang juga koordinator aksi kembali menjelaskan dengan tegas bahwa mereka tidak mau lagi berada di bawah payung yayasan Santa Maria. Mereka hanya mau meminta ganti rugi. Karena merasa diperalat dengan dibukanya kembali PSKGJ oleh Unimed yang katanya sebelumnya sudah ditutup.

    “Program PSKGJ yang diselenggarakan oleh Unimed lahir dari adanya rencana pengalihan mahasiswa X Santa Maria. Jadi, kami merasa diperalat oleh Disdik Sibolga, karena PSKGJ yang seharusnya sudah berakhir, dibuka kembali dengan alasan pengalihan mahasiswa X Santa Maria.

    Ternyata, yang masuk ke Unimed hanya mahasiswa STKIP yang punya SK dari Disdik sebagai guru. Sedangkan yang tidak punya SK tidak diterima. Sebelumnya pihak Disidik berjanji akan membuat SK seluruh mahasiswa. Kenyataannya tidak benar. Padahal, mahasiswa yang punya SK sebagai guru hanya 20 persen, dan kami yang 80 persen lagi, mau dikemanakan?” tegas Obiye.

    Menanggapinya, Kusnan, anggota Dewan lainnya menjelaskan program PSKGJ. Katanya PSKGJ merupakan program nasional. Diperuntukkan hanya untuk yang berpropesi sebagai tenaga pengajar. Saat ini hanya 20 persen mahasiswa STKIP yang menyandang gelar guru, sedangkan 80 persen lainnya murni mahasiswa.

    “Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana menyelamatkan yang 80 persen ini, yang bukan tenaga pengajar. Ada 2 pilihan, ganti rugi atau dikuliahkan kembali,” seru Kusnan.

    Menjawab itu, dengan tegas mahasiswa menyerukan tidak mau lagi berurusan dengan Yayasan Santa Maria. Mereka hanya mau ganti rugi. “Kami ulangi sekali lagi, kalau kami tidak mau lagi punya urusan dengan Yayasan Santa Maria. Cukup sudah semua janji yang mereka sampaikan kepada kami,” tegas Obiye kembali menanggapi pertanyaan Kusnan.

    Namun, anggota dewan lainnya, Tony tetap berusaha melempar keputusan kepada mahasiswa, apakah hal ini mau dibawa keranah hukum atau dengan jalan kekeluargaan. Setelah mahasiswa menyetujui kalau hal ini dibawa secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh DPRD Sibolga.

    Sebelum sidang ditutup, Tony dan anggota dewan lainnya berjanji akan memberikan jawaban besok, Rabu (5/2).

    “Kalau semua sudah setuju, kami akan bawa ini melalui rapat Muspida plus. Dalam tempo 2 kali 24 jam, akan kami sampaikan hasilnya. Artinya paling lambat Rabu (5/2),” ujar Tony.

    Sebelum sidang dibubarkan, Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono mengimbau kepada mahasiswa, agar selama aksi menjaga diri untuk tidak mudah diprovokasi. “Kami berharap massa jangan mudah terprovokasi. Karena ini masa-masa politik. Kita berikan kesempatan kepada DPRD untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

    Sekira pukul 11.00 WIB, aksi dilanjutkan ke kantor Wali Kota Sibolga. Kedatangan mahasiswa, hanya untuk mendengarkan penjelasan Wali Kota Syarfi Hutauruk tentang pembatalan MoU beberapa waktu lalu. Namun karena Wali Kota tidak berada di tempat, mahasiswa menolak untuk mengutus perwakilannya menemui Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang, Asisten III, Kadis Pendidikan, Alpian Hutauruk, Kabag Humas Saut Parapat dan Kasat Pol PP Singkat Sijabat yang sudah menunggu di salah satu ruangan kantor Wali Kota.

    Kemudian demo dilanjutkan di depan gedung STKIP Sibolga. Di depan gedung tersebut, mahasiswa melakukan aksi bakar almamater. Sambil mengecam yayasan Santa Maria sebagai pengrusak pendidikan Sibolga, penipu dan pembohong.

    Salah satu koordinator aksi, Rommi menyerukan, pernah ditawarkan uang Rp5 juta oleh pihak yayasan kepada siswa yang mau menandatangani surat pengunduran diri.

    “Perwakilan yayasan sudah pernah menawarkan kepada kami uang lima juta untuk siswa yang mau menandatangi surat pengunduran diri. Saat itu kami menolak dengan tegas,” ucapnya. Kemudian, sekira pukul 12.45 WIB, mahasiswa membubarkan diri dan mengancam akan datang kembali, Rabu (5/2) dengan massa yang lebih banyak lagi.

    Kadisdik Bantah Terbitkan SK Palsu
    Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sibolga Alpian Hutauruk, membantah adanya tudingan penerbitan SK palsu.

    Ia pun menjelaskan awal berdirinya yayasan tersebut. Katanya, tahun 2009, Yayasan Santa Maria membuka perguruan tinggi dengan bermodalkan rekomendasi dari kepala daerah dan kopertis. Kemudian tahun 2013, mahasiswa tahu kalau izin dari Dirjen Dikti belum keluar dan mendatangi kantor Wali Kota.

    Sebelumnya kata Alpian, pihaknya sudah mencoba memberikan solusi dengan mengundang beberapa perguruan tinggi, salah satunya Unimed, yang saat itu merasa simpatik ingin membantu. “Waktu itu hanya Unimed yang merasa simpatik dengan persoalan mahasiswa dan mereka siap membantu,” kata Alpian.

    Maka sambung Alpian, dibuatlah Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGJ). Karena dasar dibukanya program ini adalah sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008. “Persoalannya kan tidak semua mahasiswa ini guru. Unimed pada dasarnya oke, kita siapkan.

    Ternyata di tengah jalan, sudah proses-proses, sudah mau perkuliahan, ada orang yang melaporkan ke Dirjen Dikti, bahwa 900 lebih mahasiswa STKIP tidak semua guru. Oleh Dirjen Dikti dipanggillah Rektor Unimed, dimarahi di Jakarta. Dimintalah 5 tagihan, Rektor Unimed harus melakukan verifikasi terhadap 900 lebih mahasiswa X ini. Diminta SK mangajar, bukti pembayaran gaji, foto saat mengajar, dan roster,” jelasnya.

    Saat itu, katanya, ada 22 orang dari Unimed yang datang melakukan verifikasi. Setelah itu, Unimed memutuskan kembali ke peraturan. “Salah satunya seorang profesor, yang datang dari Unimed untuk verifikasi. Saya katakan, sebelumnya kita sudah tahu kalau tidak semua mahasiswa itu guru. Kemudian Unimed bilang kita kembali ke peraturannya.

    Hanya guru yang bisa mengikuti program ini. Maka PSKGJ ini bukan batal tapi jalan. Tanggal 22 kemarin baru disepakati, Disdik harus melakukan verifikasi terhadap mahasiswa yang betul-betul guru dan sekarang masih dalam masa verifikasi. Kita dikasih waktu 2 minggu. Dan maksimal hanya 200 orang. Jadi saat itu kami tanya bagaimana dengan yang 700 orang lagi, kata Unimed itu adalah urusan yayasan. Dan persoalan ini diketahui mahasiswa dan mahasiswa ribut.

    Kami mendatangi yayasan dan yayasan bilang saat ini mereka lagi berusaha mencari perguruan tinggi lainnya untuk menampung mereka,” bebernya. Dari informasi yang diperoleh, sambung Alpian, ada salah satu perguruan tinggi di Medan yang bersedia menampung dan telah disetujui oleh kopertis. Namun, hanya satu jurusan saja yang ditampung, selebihnya rencananya akan diajukan ke UNITA yang ada di Siborongborong.

    “Itu baru jurusan PGSD. Sedangkan mahasiswa X Santa Maria ada 3 jurusan. Termasuk Bahasa Inggris dan Matematika. Kalau pembicaraan hari ini lancar, mungkin akan penandatanganan MoU. Tapi jurusan Bahasa Inggris dan Matematika sedang dijajaki ke UNITA, Siborongborong. Cuma persoalannya, mahasiswa katanya tidak percaya lagi. Itu yang tadi kita coba jembatani.

    Kita mau terima perwakilan mahasiswa 10 orang dan Pak Wakil Wali Kota sudah mau menerima mereka di kantor Wali Kota. Kita jelaskan, karena kalau hanya teriak-teriak di luarkan tak ada gunanya. Pada dasarnya kita tetap upayakan.

    Kalau mahasiswa tetap tidak mau kita pindahkan, harus minta dipulangkan uangnya, kita harus bicarakan dulu dengan pihak yayasana. Saya rasa kalau kita duduk bersama dengan hati dingin, ini bisa selesai,” paparnya. (metrosiantar/adm)

    No comments:

    Post a Comment

    loading...


    Tentang Kami

    Www.TobaPos.Com berusaha menyajikan informasi yang akurat dan cepat.

    Pembaca dapat mengirim rilis dan informasi ke redaksi.dekho@gmail.com

    Indeks Berita

    Follow by Email