• Breaking News

    Saturday, July 12, 2014

    Dianggap Lecehkan KPU, Burhanudin Muhtadi Dipolisikan

    Tobapos -- Tim pemenangan Prabowo-Hatta berencana melaporkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ke Mabes Polri terkait pernyataan bahwa surveinya benar dan jika berbeda dengan perhitungan resmi KPU, maka KPU lah yang salah.

    Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat malam mengatakan pihaknya akan melaporkan Burhanuddin Muhtadi dalam satu dua hari ini.

    "Dalam satu-dua hari ini, akan dilaporkan," katanya.

    Pernyataan Muhtadi itu, kata dia, sudah benar-benar melecehkan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

    "UU menyatakan yang berwenang menetapkan hasil Pemilu adalah KPU, bukan lembaga lain. Memangnya siapa dia bisa mengatakan itu," katanya.

    Pasalnya, kata dia, pernyataan Burhanuddin bisa memicu konflik hingga layak diperkarakan ke ranah hukum.

    Ia menjelaskan bahwa tim Prabowo-Hatta juga sudah melaporkan jurnalis asal Amerika Serikat Allan Nairn ke Bareskrim Mabes Polri karena warga negara asing jangan ikut campur terhadap Pemilu di Indonesia.

    Fadli menduga demokrasi di Indonesia sudah diatur oleh mafia survei dan meyakini mafia-mafia inilah yang berupaya untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan menggiring opini publik.

    "Jadi saya lihat di sini ada skenario bahwa demokrasi mau dibajak oleh mafia survei. Skenario ini kita lihat jelas," katanya.

    Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol), Ubedilah Badrun, menyatakan pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi soal lembaga surveinya paling unggul ketimbang KPU, merupakan paling provokatif sepanjang sejarah pemilu pasca-reformasi.

    "Menurut pandangan akademik saya, itu paling provokatif dan paling absolut sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca-reformasi," katanya melalui siara persnya di Jakarta, Jumat.

    Dikatakan dia, meragukan KPU sah-sah saja tetapi kalau sampai menganggap "quick count" sebagai kebenaran mutlak itu yang keliru.

    Secara akademik "quick count" itu hanya sampel, validitasnya tidak 100 persen karena ada dua faktor penting yang menentukan validitas Quick Count, yaitu faktor penentuan sampel TPS yang harus mempertimbangkan keragaman segmentasi pemilih dan keragaman afiliasi politik pemilih dan kejujuran entri data suara dari surveiyor di TPS dan kejujuran pengolah data di pusat data Quick count.

     Karena itu tidak ada kebenaran mutlak dari Quick Count, kata dia, selain itu data kekeliruan Quick Count juga pernah terjadi di Indonesia saat pilkada di Jawa Timur tahun 2008 dan pilkada di Bali tahun 2013. (ant/adm)

    No comments:

    Post a Comment

    loading...


    Tentang Kami

    Www.TobaPos.Com berusaha menyajikan informasi yang akurat dan cepat.

    Pembaca dapat mengirim rilis dan informasi ke redaksi.dekho@gmail.com

    Indeks Berita

    Follow by Email