• Breaking News

    Wednesday, August 27, 2014

    390 Ribu Kendaraan di Sulut Menunggak Pajak

    Tobapos -- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan pada 2014 terdapat sekitar 390 ribu kendaraan bermotor di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara menunggak pajak.

    Kendaraan bermotor tersebut terdiri atas 300 ribu roda dua dan 93 ribu roda empat, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Ir S.R. Mokodongan seperti dikutip Kabag Humas Setda Provinsi Sulut Dr Jemmy Kumendong di Manado, Rabu.

    Ia mengatakan pajak kendaraan bermotor itu harus ditagih oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi melalui UPTD/Samsat di kabupaten/kota.

    Menurut Kabag Humas Kumendong, Sekda Mokodongan mengatakan masalah kendaraan bermotor menunggak pajak itu saat membuka rapat tim pembina samsat dalam rangka pelaksanaan operasi kendaraan bermotor dan penyerahan bagi hasil pada kab/kota se Provinsi Sulut di ruang rapat WOC (26/8) Kantor Gubernur, Manado.

    Menurut Setda Mokodongan, ungkap Humas Kumendong, adanya temuan dari BPK RI ini sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah, termasuk bagi hasil pajak daerah provinsi ke kabupaten/kota karena itu perlu dilakukan terobosan dan program inovatif untuk ditindaklanjuti dengan serius dan terpadu oleh seluruh unsur terkait.

    Salah satu terobosan itu akan dilaksanakan operasi kendaraan bermotor di SPBU se Sulut akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2014, yaitu setiap kendaraan bermotor yang akan melalukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU harus menunjukkan STNK kendaraan lunas pajak untuk bisa mengisi BBM.

    Bagi kendaraan belum membayar pajak tidak diijinkan mengisi BBM di SPBU, akan ada petugas terkait melakukan pemeriksaan, katanya.

    Setda Mokodongan mengharapkan Kepada pemilik kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan lebih dari enam roda agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo, kiranya ada kerja sama yang baik agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar serta memberikan hasil optimal dalam upaya peningkatan pendapatan untuk pembangunan daerah dan bangsa.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut Drs Marhaen R. Tumiwa melaporkan maksud dari pelaksanaan operasi kendaraan bermotor adalah untuk lebih menyadarkan bagi wajib pajak kendaraan agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.

    Rapat tersebut dihadiri Dir. Lantas Polda Sulut Kombes Pol. Stephen M. Napiun, Sekda Kabupaten/Kota, Kapolres dan Kasat Lantas Polda se Sulut, Jasa Raharja, Kepala UPTD Samsat 15 Kabupaten/Kota, Pertamina dan pengusaha SPBU, kata Kabag Humas Kumendong. (ant/adm)

    No comments:

    Post a Comment

    loading...


    Tentang Kami

    Www.TobaPos.Com berusaha menyajikan informasi yang akurat dan cepat.

    Pembaca dapat mengirim rilis dan informasi ke redaksi.dekho@gmail.com

    Indeks Berita

    Follow by Email