Tobapos -- Universitas Riau bersama sejumlah pakar nasional dan internasional meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperjelas tapal batas kepemilikan lahan yang tidak bertuan untuk menghindari terjadinya perambahan ilegal dan serampangan.
"Perambahan ilegal dan serampangan sering terjadi sehingga penggunaan dan pengembangannya pun sering merugikan masyarakat daerah tempatan dan pemerintah daerah terkait," kata Zuli Laili Isnaini, SS, MA, Sekretaris Pusat Studi Bencana Universitas Riau, di Pekanbaru, Rabu.
Menurut Zuli, yang juga Anggota Satgas Solusi Tuntas Bencana Asap (STBA) Riau dan dosen FKIP Universitas Riau, permintaan tersebut merupakan kesimpulan lokakarya internasional diikuti para pakar UNRI, Centre for Southeast Asia Studies (CSEAS) University of Kyoto, Japan, dalam berbagai penelitian multi disipliner dan perspektif dengan observasi awal yaitu penulis, Prof Kosuke Mizuno, dan Prof Kozan (CSEAS Kyoto Univ-bidang hidrologi).
Ia mengatakan, tapal batas kepemilikan lahan tersebut harus diperjelas mulai dari letak konservasi, pemukiman, perusahaan, dan lainnya.
"Untuk itu memang Pemerintah harus turun untuk memperjelas, agar tidak terjadi perambahan serampangan," katanya dan menambahkan terkait tanah Riau sebagian besar merupakan lahan bergambut, maka pemanfaatannya juga sudah harus dilindungi.
Sebab kini, lahan gambut di Riau yang disebut "dome" yang sudah kering dan cenderung memicu terjadinya kebakaran, karena gambut yang sudah berada pada level kritis akan mudah terbakar.
Oleh karena itu, kesimpulan seminar juga meminta kebijakan tegas pemerintah agar melindungi gubah gambut, di samping diperlukan singkronisasi RT RW yang melindungi gubah gambut itu.
"Pemerintah juga penting membaca dan memperdalam dinamika sosial dan demografi masyarakat meliputi status lahan, dan kepemilikan lahan dari sudut antropologi dan sosiologi, sebab masyarakat Melayu yang terbuka rentan terhadap para penanam modal luar untuk mendapatkan lahan," katanya.
Berkaitan dengan itu, perilaku masyarakat dari sudut medis yang belum banyak disentuh, terutama masyarakat yang berasal dari sumber kebakaran dengan perilakunya memperluas lahan dengan cara membakar, perlu dilakukan penelitian dari dampak dan pencegahan terhadap kesehatan masyarakat dari asap dan kebakaran.
Keberadaan UNRI, katanya, telah ambilbagian untuk lebih berfikir secara strategis terhadap pemadaman, pencegahan, penanganan, pascakebakaran hutan dan lahan dengan sumberdaya yang ada, yaitu Sumber Daya Manusia, sehingga peran universitas dalam mengkaji segala problem yang ada melalui tridharma perguruan tinggi akan lebih banyak lagi digali. (ant/adm)
"Perambahan ilegal dan serampangan sering terjadi sehingga penggunaan dan pengembangannya pun sering merugikan masyarakat daerah tempatan dan pemerintah daerah terkait," kata Zuli Laili Isnaini, SS, MA, Sekretaris Pusat Studi Bencana Universitas Riau, di Pekanbaru, Rabu.
Menurut Zuli, yang juga Anggota Satgas Solusi Tuntas Bencana Asap (STBA) Riau dan dosen FKIP Universitas Riau, permintaan tersebut merupakan kesimpulan lokakarya internasional diikuti para pakar UNRI, Centre for Southeast Asia Studies (CSEAS) University of Kyoto, Japan, dalam berbagai penelitian multi disipliner dan perspektif dengan observasi awal yaitu penulis, Prof Kosuke Mizuno, dan Prof Kozan (CSEAS Kyoto Univ-bidang hidrologi).
Ia mengatakan, tapal batas kepemilikan lahan tersebut harus diperjelas mulai dari letak konservasi, pemukiman, perusahaan, dan lainnya.
"Untuk itu memang Pemerintah harus turun untuk memperjelas, agar tidak terjadi perambahan serampangan," katanya dan menambahkan terkait tanah Riau sebagian besar merupakan lahan bergambut, maka pemanfaatannya juga sudah harus dilindungi.
Sebab kini, lahan gambut di Riau yang disebut "dome" yang sudah kering dan cenderung memicu terjadinya kebakaran, karena gambut yang sudah berada pada level kritis akan mudah terbakar.
Oleh karena itu, kesimpulan seminar juga meminta kebijakan tegas pemerintah agar melindungi gubah gambut, di samping diperlukan singkronisasi RT RW yang melindungi gubah gambut itu.
"Pemerintah juga penting membaca dan memperdalam dinamika sosial dan demografi masyarakat meliputi status lahan, dan kepemilikan lahan dari sudut antropologi dan sosiologi, sebab masyarakat Melayu yang terbuka rentan terhadap para penanam modal luar untuk mendapatkan lahan," katanya.
Berkaitan dengan itu, perilaku masyarakat dari sudut medis yang belum banyak disentuh, terutama masyarakat yang berasal dari sumber kebakaran dengan perilakunya memperluas lahan dengan cara membakar, perlu dilakukan penelitian dari dampak dan pencegahan terhadap kesehatan masyarakat dari asap dan kebakaran.
Keberadaan UNRI, katanya, telah ambilbagian untuk lebih berfikir secara strategis terhadap pemadaman, pencegahan, penanganan, pascakebakaran hutan dan lahan dengan sumberdaya yang ada, yaitu Sumber Daya Manusia, sehingga peran universitas dalam mengkaji segala problem yang ada melalui tridharma perguruan tinggi akan lebih banyak lagi digali. (ant/adm)
No comments:
Post a Comment