• Breaking News

    Thursday, September 11, 2014

    Pakar: Pilkada oleh DPRD Langkah Mundur

    Tobapos -- Wacana pemilihan kepala daerah dilakukan lagi oleh DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi langkah mundur pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan di Bandung, Kamis.

    "Alasan seperti anggaran, politik uang dan konflik yang ada pada kebijakan Pilkada oleh DPRD tidak cukup kuat secara hukum, bila dikembalikan akan menjadi langkah mundur," kata Asep Warlan.

    Asep menyebutkan, menyikapi masalah itu perlu dilakukan pengkajian pada berbagai sudut pandang sebelum memutuskan apakah Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat atau oleh DPRD.

    "Bila memang faktor anggaran yang cukup memberatkan, negara harus mempertimbangkan bagaimana supaya Pilkada itu secara langsung itu efisien," katanya.

    Ia mencontohkan Pilkada dilakukan secara serentak atau cukup satu putaran tidak dua putaran atau "first past the post" itu bahasa tekniknya. Ia juga merujuk kualitas kinerja yang dilakukan calon kepala daerah juga akan menentukan biaya politik yang harus dikeluarkannya.

    "Bila memang kinerjanya sudah bagus pasti tidak memerlukan uang banyak," kata Asep.

    Sedangkan alasan konflik yang kerap mewarnai Pilkada langsung, menurut Asep tidak semua akibat rakyat, namun sebagian besar dipicu oleh elit politik yang berkonflik dan menyeret keterlibatan rakyat.

    Pada kesempata itu, Asep menyebutkan partai politik belum semuanya sehat, dewasa, bersih dan jujur sehingga kemungkinan besar politik uang tetap terjadi.

    Mekanisme kemunculan sosok pemimpin seharusnya menjadi ajang evaluasi bagi partai politik bahwa tidak seharusnya partai pemenang pemilu saja yang berhak mengusung calonnya.

    "Kekuatan dari partai pemenang akan berpeluang menempatkan orang-orangnya pada Pilkada. Bagaimana demokratisnya bila hanya mengandalkan pada partai yang menang di Pemilu," katanya.

    Mengenai pemilihan oleh rakyat ini menurut Asep juga sudah tercantum pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara demokratis.

    Selain itu, Pilkada oleh rakyat ini juga dapat memberikan pendidikan politik dengan melihat visi, misi, dan kinerja para kepala daerah.

    "Bila kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak ada pendidikan politiknya, akan sangat kecil edukasi politik bagi masyarakat," kata Asep menambahkan. (ant/adm)

    No comments:

    Post a Comment

    loading...


    Tentang Kami

    Www.TobaPos.Com berusaha menyajikan informasi yang akurat dan cepat.

    Pembaca dapat mengirim rilis dan informasi ke redaksi.dekho@gmail.com

    Indeks Berita

    Follow by Email