Penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani dengan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan program pelatihan, pemagangan dan sertifikasi menjadi komitmen untuk diimplementasikan secara bersama antara pemerintah dengan dunia usaha/industri. Komitmen pemerintah dan dunia usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian Indonesia.
“Komitmen tersebut kita awali melalui penandatangan naskah kesepahaman dan akan terus kita monitor dan evaluasi secara bersama-sama khususnya untuk menghasilkan dampak terhadap peningkatan kompetensi SDM Indonesia, “ kata Menaker Hanif saat memberikan sambutan usai penandatanganan naskah MOU dengan Kadin di Gedung Tri Dharma Kemnaker Jakarta, Selasa (26/4).
Turut hadir menyaksikan penandatangan nota kesepahaman Kadin dan Kemnaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, dan para Dirjen di lingkungan Kemnaker serta Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
Menaker menjelaskan lingkup kesepahaman bersama Kemnaker dengan Kadin adalah dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan program pelatihan terpadu meliputi pengembangan standar kompetensi kerja nasional, pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja, pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan terpadu dan pelaksanaan pemagangan di industri dan diakhiri dengan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.
“Tujuan MoU ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong pembangunan sistem informasi pasar kerja nasional yang mampu menjawab kebutuhan pekerja dan dunia usaha, “ katanya.
Menaker menegaskan pengembangan kualitas SDM menjadi sangat strategis dan harus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama denganseluruh komponen masyarakat untuk tujuan lebih produktif. Menurutnya peningkatan kualitas SDM bukan saja peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi SDM berkualitas tersebut tetapi juga mampu mengolah sumber daya alam yang tersedia serta dapat membawa perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam konteks tersebut lanjut Menaker Hanif, maka peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui program pelatihan terpadu meliputi pelatihan, pemagangan dan sertifikasi. Untuk mewujudkan program tersebut, industri atau pengguna ditempatkan sebagai faktor penentu. Artinya pelatihan, pemagangan dan sertifikasi dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi dan industri.
“Kerjasama tersebut harus dilakukan sejak dari pengembangan standar kompetensi kerja nasional, pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan pemagangan di industri dan diakhiri dengan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi, “ kata Hanif.
Lebih lanjut Menaker berharap naskah kesepahaman berjangka waktu lima tahun itu bisa menghasilkan SDM kompeten berdaya saing yangterintegrasi, terkoordinasi dan berkesinambungan baik terkait aspek kelembagaan pelatihan sebagai sisi supplay maupun dari aspek industri sebagai sisi demand. “Keterpaduan dan koordinasi antara aspek supplay dan demand akan menghasilkan SDM kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri, “ kata Hanif.
Beri Masukan Pemerintah
Dalam sambutannya Rosan Perkasa Roeslani mengatakan selain kerjasama penyelenggaran program pelatihan terpadu yang mencakup pelatihan, pemagangan dan sertifikasi, juga dilakukan kerjasama pelatihan berbasis kompetensi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pelatihanskill up grading bagi para instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan terpadu.
Menurut Rosan, Kadin patut bertanggungjawab memberikan masukan kepada pemerintah mempromosikan dan mendorong perusahaan untuk menggelar pelatihan kerja dan membangun kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan kerja melalui pemagangan. Dari tanggungjawab tersebut, Kadin dan Kemnaker akan menyusun program kurikulum, silabus dan materi ajar di pelatihan berbasis kompetensi serta bersama-sama memonitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan terpadu secara berkala.
“Semoga kemitraan yang baik dan berkesinambungan ini, dunia usaha dapat berperan dalam membangun kompetensi TKI sehingga ke depannya Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kapabilitas ketrampilan sangat baik di dunia, “ kata Rosan.
Sementara itu, Menko Darmin Nasution mengatakan adanya naskah kesepahaman itu merupakan babak baru atau loncatan besar dalam mekanisme meningkatkan kompetensi TKI. “Kita sudah lama 5-6 tahun punya UU yang amanatkan agar mekanisme ini dikembangkan disamping system yang sudah ada yaitu sisdiknas.
Ditambahkan Darmin, dimulainya penandatanganan ini, pihaknya berharap bisa dipercepat berjalannya mekanisme pelatihan terpadu tersebut. Sebab setiap bangsa, tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi TKI-nya.
"Meskipun pendidikan formal ada, tetap diperlukan kompetensi tertentu yang mendukung TKI bersangkutan dalam memperkuat dan meningkatkan kemampuannya mencari pekerjaan," ujarnya. (rilis)
No comments:
Post a Comment