Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Jalin Kerjasama dengan BWI

Tobapos -- Program Better Work Indonesia (BWI) yang merupakan kemitraan antara International Labour Organization (ILO) dengan International Finance Corporation (IFC). Program tersebut bertujuan untukmeningkatkan kinerja di tingkat perusahaan dan mendorong daya saing industri garmen dengan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, dan standard perburuhan utama ILO pada pabrik-pabrik garmen.

Hal ini disampatkan Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Maruli Apul Hasoloan, saat menerima audiensi perwakilan ILO Maria Joao Vanquez di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta Selatan, Rabu (6/10).

Menurut Maruli, dalam menjalankan programnya, BWI telah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, salah satunya Kemnaker. Ditjen Binwasnaker dan K3 pun telah membentuk Tim Ad Hoc BWI yang salah satu tugasnya mereview laporan sintesis mengenai penilaian pabrik sebelum dipublikasikan.

“Diharapkan kerjasama antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Better Work Indonesia yang telah berjalan selama 5 tahun dapat semakin meningkatkan tingkat kepatuhan di perusahaan yang akan memberikan dampak positif bagi pengusaha dan pekerja,” kata Maruli.

BWI, lanjutnya, mulai melakukan penilaian secara mandiri mengenai kondisi kerja pada pabrik garmen di Indonesia pada bulan Juli 2011. Setiap penilaian di lapangan dilakukan dengan wawancara dengan manajemen, serikat dan pekerja, menelaah dokumen dan mengamati pabrik.

“Tujuan dari penilaian untuk menentukanbaseline kinerja dibandingkan dengan kinerja dimana pabrik yang terlibat dalam proyek ini dapat bekerjasama dan berkolaborasi denganBetter Work Indonesia dan para buyer yang ikut serta untuk membawa perbaikan,” ujar Maruli.

Ia menambahkan, temuan-temuan dalam penilaian akan dibahas oleh perwakilan pekerja dan manajemen, dibantu oleh BW Enterprise Advisor yang akan memberikan masukan. Perwakilan pekerja dan manajemen akan duduk bersama dalam Performance Improvement Consultative Committee (PICC). Di Indonesia, fungsi PICC dilaksanakan oleh Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

“Tentu saja dalam menjalankan penilaian tersebut BWI harus berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah setempat,” paparnya.

Maruli memaparkan, sebagai salah satu bagian dari strategi untuk meningkatkan kepatuhan di tempat kerja, BWI berencana untuk memperkenalkan Public Reporting Questionnaires dan Zero Tolerence Protocolpada tahun 2017. Dalam Public Reporting,pihak BWI akan mempublikasikan secara terbuka nama perusahaan, yang telah 2 tahun mengikuti program BWI.

Sedangkan mengenai status kepatuhan dari issu dan pertanyaan terpilih (Public Reporting Questionnaires), saat ini telah disepakati untuk mengenalkan 27 pertanyaan padapublic reporting di Indonesia dan pertanyaan ini akan di review setiap tahun.

“Kalau program Zero Tolerence Protocol itudimaksudkan agar dugaan adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang serius perlu dilaporkan kepada Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk dilakukan klarifikasi dan diambil tindakan yang sesuai sesegera mungkin,” pungkasnya. (adm)