Pemerintah juga terus fokus mengatasi pada isu- isu penting,dalam pembangunan yaitu kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran melalui peningkatan Kompetensi/beterampilan pekerja dan masyarakat umum
Pernyataan itu disampaikan Menaker Hanif dalam saat membuka acara pertemuan masyarakat sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) bertema "Memastikan tak seorangpun tertinggal dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (26/10/2016).
Turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,. Bambang P.S. Brodjonegoro; Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan jajarannya.
Dalam sambutannya, Menaker Hanif mengungkapkan saat ini jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,02 juta orang atau tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka terendah, yaitu sebesar 5,50 persen dari total penduduk
"Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena di sisi lain terdapat permasalahan yang sedang kita alami, yaitu profil angkatan kerja Indonesia. Dari 127,67 juta angkatan kerja kita, 60,38 persennya merupakan lulusan SMP ke bawah, " kata Menaker Hanif.
Menaker Hanif menegaskan profil angkatan kerja itu merupakan masalah cukup serius untuk menjadi perhatian pemerintah. "Dalam menanggapi permasalahan ini, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan pendidikan vokasi dengan melibatkan dunia usaha tentunya," katanya.
Selain itu lanjut Menteri Hanif pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program seperti : Program pembangunan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), kerjasama investasi pelatihan kompetensi, khususnya bagi negara-negara penempatan yang membutuhkan jasa Tenaga Kerja Indonesia, percepatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang memenuhi standar di dunia usaha/industri dan proses sertifikasi bagi seluruh lulusan pelatihan.
"Serta pelatihan kewirausahaan, juga ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat diserap di pasar kerja, " kata Menteri Hanif.
Menaker Hanif menyambut positif atas diselenggarakannya pertemuan yang diprakarsai oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) selama 2 (dua) hari. Melalui forum tersebut, Pemerintah selaku regulator dan penyusun kebijakan dapat memperoleh berbagai input maupun feedback dari masyarakat sipil yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah untuk menyusun kebijakan dan program tepat sasaran dan inklusif.
"Isu SDGs ini hampir mendominasi di setiap sesi pembahasan. Hal ini merefleksikan komitment yang kuat dari berbagai stakeholders untuk dapat mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030," kata Menaker Hanif. (adm)
Adv: Yuk, Belanja Online di POP Shop
No comments:
Post a Comment