• Breaking News

    Thursday, December 22, 2016

    Menteri: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2016 Meningkat

    Tobapos -- Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional dan Provinsi Tahun 2016 mengalami peningkatan. Dari hasil pengukuran IPK Nasional dan Provinsi Tahun 2016, IPK Nasional Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 57,46 dibandingkan Tahun 2015 sebesar 55,73.

    “Kita harus bisa menghargai capaian yang diperoleh, meski angkanya kecil. Dengan demikian Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar karena pada dasarnya Indonesia memiliki potensi ketenagakerjaan yang besar,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada Rabu (21/21) di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.

    Peningkatan IPK Nasional ini dipicu adanya peningkatan pada 6 dari 9 indikator utama yakni: Perencanaan Tenaga Kerja dari 78,3 persen menjadi 79,2 persen; Penduduk dan Tenaga Kerja dari 60,2 persen menjadi 61,3 persen; Produktivitas Tenaga Kerja dari 36,5 persen menjadi 39,9 persen; Hubungan Industrial dari 32,7 persen menjadi 35,6 persen; Pengupahan dari 93,9 persen menjadi 96,1 persen; dan Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari 61,7 persen menjadi 81,5 persen.

    Kenaikan terbesar pada indikator utama jaminan sosial ini, dapat diartikan bahwa: Masyarakat semakin menyadari arti pentingnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

    Berdasarkan nilai IPK tertinggi setiap provinsi, maka terdapat 7 Pemerintah Provinsi yang layak memperoleh penghargaan. Tiga terbaik dari ketujuh provinsi tersebut adalah: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (68,93), Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta (67,93) dan Pemerintah Provinsi Bali (66,02).

    Sementara empat provinsi lainnya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Pemerintah provinsi/daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi isu ketenagakerjaan. Tujuh daerah yang mendapatkan penghargaan menunjukkan bahwa sudah ada kemajuan dari sisi IPK. Suatu perkembagan positif dan layak diapresisasi”, tutur Menaker.
    Selain itu, terdapat kenaikan pada jumlah provinsi dengan tingkatan status Menengah atas dari 2 provinsi pada tahun 2015 menjadi 3 provinsi pada tahun 2016.

    Kemudian, kenaikan jumlah provinsi dengan tingkatan status Menengah Bawah dari 26 provinsi menjadi 29 provinsi. Kenaikan ini menyebabkan adanya penurunan jumlah provinsi dengan tingkatan status Rendah dari 5 provinsi jadi hanya 2 provinsi.

    Sosialisasi E-Government

    Dalam kesempatan yang sama, Menaker juga membahas tentang E-Government. Menaker menyatakan bahwa pengaplikasian E-Government sangat  penting supaya akses ke publik makin transparan dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyrakat.
    “Penggunaan sistem teknologi informasi akan menyelesaikan lebih dari separo pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian semua unit. Bukan hanya sekedar sistem yang dibangun, tetapi evaluasi manfaat juga penting. Sistem harus dibangun dan publik harus diintegrasikan dengan sistem tersebut,” kata Menaker.

    Sehubungan hal itu, hingga kini Kemnaker telah memiliki Data Center sebagai fasilitas penyimpanan / storage dan server jaringan yang telah memenuhi standar Telecommunication Industry Association (TIA) 942.

    Disamping itu, Kemnaker  telah menyediakan berbagai aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan, yang beberapa diantaranya sudah diakses secara luas oleh masyarakat, seperti penyediaan web-site dan email Kemnaker, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap, Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing, Sistem Administrasi Persuratan e-office, Jaringan Data dan Informasi Hukum, Sistem Informasi Pemagangan, Balai Latihan Kerja On-line, Sistem Informasi Pasar Kerja On-line, dan Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

    Khusus untuk Sistem Informasi Pasar Kerja On-line dan Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, telah didukung (endorsement) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan telah dilaporkan kepada Presiden RI, serta kemudian dinyatakan termasuk aplikasi pelayanan informasi nasional yang harus dapat menjangkau hingga tingkat desa pada akhir tahun 2017.

    “Inovasi menjadi tolok ukur yang penting dan mendorong pemerintah untuk membangun kinerja yang lebih baik. Inovasi atau mati,” tegas Menaker.

    Pada acara Sosialisasi E-Government & Pemberian Penghargaan Tertinggi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker dan Indonesian Human Resource Institute (INDHRI) sebagai salah satu langkah untuk mengakselerasi E-Government Ketenagakerjaan.  (adm)


    Adv: Yuk, Belanja Online di POP Shop

    No comments:

    Post a Comment

    loading...


    Blog Tobasiana

    Tentang Kami

    Www.TobaPos.Com berusaha menyajikan informasi yang akurat dan cepat.

    Pembaca dapat mengirim rilis dan informasi ke redaksi.dekho@gmail.com

    Indeks Berita

    Follow by Email