Pemerintahan Taliban Pertimbangkan Opsi Pemindahan Ibukota ke Kandahar, Kabul Pusat Ekonomi

Dinamika perkembangan politik Afghanistan dilaporkan menjurus pada opsi memindahkan ibukota administrasi ke Kandahar dan menjadikan Kabul sebagai pusat ekonomi.

Hal itu diungkapkan Torek Farhadi seorang mantan staff kepresidenan di era Hamid Karzai.

Opsi itu diperkirakan muncul karena:

1. Usai seminggu memerintah Afghanistan, AS dkk terus memperlama proses evakuasi dan terus membuka altarnatif menambah pasukan di bandara Kabul.

2. Publik AS terus menekan Presiden Joe Biden untuk memperlama proses evakuasi sehingga membuat pemerintahan Taliban yang berjanji mengumumkan nama-nama menteri atau kabinet usai evakuasi berakhir akan semakin terulur.

3. Jika nama-nama kabinet inklusif diumumkan sebelum AS keluar sepenuhnya dari Afghanistan maka pihak yang tidak terima akan melakukan aksi sabotase bahkan pemberontakan di Kabul.

Beda dengan jika diumumkan di Kandahar yang menjadi pusat etnik Pashtu maka potensi mereka yang kecewa dapat ditekan.

Namun, risiko mengumumkan di Kandahar adalah memperkuat posisi politik pemerintahan tandingan yang sudah dibentuk oleh mantan wapres pertama Amrullah Saleh yang didukung oleh inteliken Perancis dan India.

4. Dengan memindahkan ibukota administrasi ke Kandahar, praktis pembangunan bisa dilakukan lebih merata.

5. Kabul tetap menjadi pusat ekonomi atau ibukota ekonomi yang tidak harua tunduk pada semua peraturan yang diberlakukan Taliban. Ibarat freezone karena warganya sudah lebih modernis.

6. Kabul akan terus menjadi target 'serangan' oleh pihak yang tidak setuju Pemerintahan Taliban untuk maju sehingga Taliban akan lebih mudah menarik diri dan memasukinya kembali jika diinginkan.

7. AS dan Eropa kini terus menjadikan 'pengakuan internasional' sebagai senjata untuk menekan Taliban sehingga praktis Afghanistan akan sensib dengan Iran. Dengan pindah ke Kandahar pemerintahan Taliban dapat lebih fokus melakukan menngenjot pembangunan di wilayah non perkotaan.

Dalam perkembangan politiknya, pasukan Taliban dilaporkan diperkuat di sekitar Panjshir untuk mencegah perluasan wilayah oleh milisi yang berkekuatan sekitar 7.000-an tersebut.

Kementerian Keuangan Afghanistan yang sudah dikontrol oleh Taliban mengumumkan semua gaji aparat dan birokrasi akan dibayar sebagaimana biasanya.

Jika pemerintahan Taliban belum berhasil melakukan konsolidasi, besar kemungkinan Afghanistan akan menpunyai dua APBN; yang pertama APBN Afghanistan sebagai negara dan APBN Taliban sebagai organisasi.

Sistem ini banyak diadopsi oleh negara yang mengalami tekanan dari AS dan badan-badan dunia seperti embargo dll.

APBN negara akan menjadi target embargo AS dkk seperti Iran, Korut dll sehingga APBN yang satunya sebagai backup.

Sistem dual budget sebenarnya juga diterapkan di beberapa negara yang pertama budget negara dan yang kedua budget badan usaha milik negara (BUMN) yang semi swasta.

Baca selanjutnya