Temuan baru ini akan memberikan harapan untuk perbaikan ekonomi Suriah yang kini mulai bangkit meski didera embargo ekonomi Kaisar yang diterapkan oleh AS.
Rejim Bashar Al Assad menguasai hampir 60 persen wilayah Suriah namun hanya memiliki 20 persen ladang migas yang dibangun sebelum konflik.
70 persen ladang migas berada dalam kekuasaan pemerintahan SDC/SDF/AANES Suriah yang didukung oleh koalisi Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) pimpinan AS. Di dalamnya terdapat negara NATO, Israel, Indonesia, Kosovo, Somalia, Saudi dan lain sebagainya.
Meski begitu SDC hanya menguasai 1/3 wilayah Suriah yang didalamnya termasuk eks wilayah ISIS seperti Raqqa, Deir Ezzour dan lain sebagainya.
Wilayah SDC dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk Suriah selain pengungsi.
Pemerintahan Interim Suriah (SIG) yang bernaung di bawah oposisi Suriah (SNC/SOC) menguasai perbatasan utara dengan Turki yang sebagian besar merupakan wilayah pedesaan namun memiliki jumlah pengungsi internal yang tinggi.
Wilayah SIG yang besar adalah Afrin, Albab, dan lain sebagainya dengan ibukota Azaz.
Meski memiliki populasi yang paling kecil, namun jumlah pengungsi lebih tinggi dengan penduduk setempat pada angka 1-2 juta.
Di lain pihak pemerintahan SG atau penyelamat Suriah di Idlib mempunyai populasi tertinggi setelah rejim sekitar 3 juta lebih, 1/3 merupakan pengungsi.
Lebih dari setengah populasi Suriah terdampak konflik dan sekitar 6 juta pengungsi internal tersebar di seluruh wilayah Suriah.
Di luar pemerintahan di atas, terdapat juga wilayah pengungsian yang independen dan berada dalam kekuasa AS dan NATO.
Mereka ini menghuni Kamp Al Rukban dekat pangkalan militer Al Tanf. Sekitar 50 ribu pengungsi menghuni kamp dekat Yordania ini dan beroperasi seperti megara karena kurang dipedulikan oleh berbagai otoritas di Suriah.
Secara jurisdiksi, 'Negara Al Rukban' ini berada dalam otoritas SIG/SNC, namun penguasaan di luar SNA atau Tentara Nasional Suriah yang menjadi bagian dari oposisi.
Di tingkat diplomasi internasional, hanya rejim Bashar Al Assad dan oposisi yang mempunyai perwakilan di Komisi Konstitusi Suriah yang digagas PBB dengan masing-masing 50 anggota. Sisanya 50 dari 150 anggota merupakan pilihan dari PBB yang bisa saja mencakup individu dari SDC/SDF/AANES, SG maupun aktivis dari kamp-kamp pengungsi.
No comments:
Post a Comment