Pemerintah IEA Taliban mengumumkan RAPBN Afghanistan sekitar 500 juta dolar AS sekitar sepersepuluh dari APBN Afghanistan tahun 2019 lalu yang mencapai 5,5 miliar dolar AS.
Namun anggaran IEA Taliban ini disebut murni mengandalkan pendapat domestik dan tidak memasukkan utang dari luar negeri termasuk IMF.
Pemerintah IEA Taliban bertekad tidak menurunkan atau mengubah gaji pegawai negeri namun seumlah penghematan dilakukan dengan tidak adanya gaji mentereng untuk pejabat dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Pemerintah Afghanistan di bawah Taliban juga belum bisa terlalu berharap dari investai atau FDI karena belum mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Salah satu pemasukan yang sangat membantu adalah remitansi warga Afghanistan dari luar negeri khususnya yang bekerja di Timur Tengah, Eropa dan lain sebagainya.
Dalam sebuah pertemuan dengan pejabat Taliban Duta Besar Afghanistan menyebut penetapan APBN Afghanistan 2022 merupakan sebuah kemajuan dengan tekad untuk memajukan perekonomian dengan sumber daya lokal.
Tidak diketahui berapa alokasi pertahan untuk militer. Namun jika dianggap 10 persen saja untuk militer berarti hanya 50 juta dolar saja.
Angka ini dapat disebut tidak terlalu besar. Namun karena Taliban mewarisi ribuan peralatan tempur eks pemerintah sebelumnya maka tidak dibutuhkan pembelian peralatan baru kecuali hanya pemeliharaan.
Pemerintah IEA Taliban telah berhasil mengoperasikan kembali eks pangkalan militer AS dan Uni Soviet yang terbengkalai.
Mereka juga mengaktifkan kembali bebebera tank eks Soviet, drone peninggalan AS termasuk mulai menghidupkan kembali senjata anti pesawat yang sempat dibiarkan hampir membusuk di Pansjir.
Meski baru memerintah keseluruhan Afghanistan, Taliban sebenarnya sebelumnya telah mempunyai pemerintahan proto di sejumlah wilayah yang saat itu tidak dikuasai Ashraf Ghani.
Sebelum menguasai seluruh Afghanistan, Taliban berkuasa di 1/3 wilayah Afghanistan khususnya di pedesan dan kantong-kantong yang tidak dikuasai pasukan AS dkk.
No comments:
Post a Comment