Dulunya, sejarah Yaman menunjukkan bahwa sistem pemerintahan saat itu sangat cair dari waktu ke waktu dan masih bisa diterapkan sekarang.
Saat ini negara yang mempunyai dua atau lebih kepala negara adalah Bosnia Herzegovina dengan tiga presidensi.
Sementara itu Andorra, San Marino dan Swaziland atau Kerajaan eSwatini juga sampai saat ini memiliki dua presiden.
Sebenarnya, kondisi status quo seperti sekarang juga bukan sesuatu yang aneh. Saat ini Libya memiliki dua pemerintahan sebagaimana Tiongkok dan Taiwan, Somalia dan Somaliland, Siprus dan Siprus Utara dan lain sebagainya seperti Myanmar dan negara-negara pemberontak di dalamnya. Kasus serupa juga terjadi di Suriah dengan empat pemerintahan.
Namun begitu, warga Yaman tetap menginginkan adanya suasana damai dan konflik yang terjadi dalam delapan tahun terakhir mempunyai akhir atau ujung yang jelas.
LSM itu juga melakukan simulasi kemungkinan Yaman akan bedamai berdasarkan pengalaman masa lalu baik di pemerintahan Yaman Utara maupun Yaman Selatan.
Bahkan jauh sebelum itu, di Yaman Selatan pernah berdiri dua negara yang sama-sama beribukota di Aden khususnya di bawah protektorat Inggris sebelum tahun 1960-an.
Kedua negara itu adalah Uni Emirat Arabia Selatan dengan 20 negara bagian dan wilayahnya ekuivalen dengan rancangan negara federal khususnya wilayah bernama Aden.
Yang kedua adalah Negara Konfederasi Hadramaut yang terdiri dari enam negara bagian di antaranya Kesultanan Al Quaiti, Negara Al Katiri, Kesultanan Tarim, Kesultanan Mahra Socotra dan lain sebagainya.
Saat itu Negara Konfederasi Hadramaut tidak ingin bergabung dengan Uni Emirat Arabia Selatan karena masing-masing kesultanan di Hadramaut ingin tetap mempertahankan kedaulatan mereka sendiri di bawah Inggris termasuk menerbitkan paspor sendiri, anggaran keuangan terpisah, kabinet yang mandiri dan lain sebagainya.
Namun, demo massa anti Inggris saat itu membuat kesultanan dan keemiran di Uni Emirat Arabia Selatan dan Konfederasi Hadramaut dihapuskan. Keduanya dilebur menjadi Yaman Selatan.
Jika kedua pemerintahan Yaman saat ini di satukan dan sepakat untuk berdamai maka bisa saja Presiden Rashad Al Alimi dari pemerintahan yang sah akan duduk bareng bersama Presiden Mahdi Al Mashat bentukan Houthi dalam Dualitas Kepresidenan.
Keduanya dapat secara bergiliran secara periodik memerintah atau secara bersamaan menjabat sebagai presiden.
Bentuk pemerintahan seperti itu dapat dipertahankan secara permanen atau ditentukan sebagai langkah transisi menuju pembentukan konstitusi dan sistem baru. Dengan catatan tidak ada lagi perang dan perluasan wilayah di antara pasukan masing-masing.
Sementara itu kedua militer masing-masing dapat dilebur menjadi satu atau tetap dibiarkan terpisah dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak.
Tidak sulit bagi Presiden Rashad Al Alimi untuk bertemu dengan pemerintahan Sanaa karena dirinya merupakan kader Partai Kongres Rakyat Umum yang juga menjadi partner koalisi utama kelompok Houthi di Sanaa.
Maka tidak heran situs resmi Partai Kongres di almotamar.net tidak pernah mengeluarkan artikel atau berita anti Houthi. Berbeda dengan Partai Al Islah di situs alislah-ye.net yang secara terang-terangan mempublikasikan artikel dan kebijakan anti-Houthi meski kader Al Islah hanya menguasai porsi kecil di kabinet Yaman yang sah.
No comments:
Post a Comment